Tinggalkan komentar

Killa Ulle Herman SE Msi KAWASAN PERBATASAN JANGAN JADIKAN HALAMAN BELAKaNG NEGARA KESATUAN RI


Reformasi otonomi setiap daerah sebagai unit pemerintah burusaha mencari strategi yang  tepat dalam mengelola daerahnya.

Killa Ulle Herman SE MsiMalinau, gerakan Aktif

Meneurut putra bangsa yang besar di kawasan perbatasan yang sekarang menjadi wakil rakyat atau,  DPRD Malinau tepatnya Komisi II menjelaskan bahwa.Perkembangan  perekonomian pendidikan masyarakat daerah kawasan perbatasan secara nasional Kabupaten Malinau memiliki  enam  Kecamatan yang berbatasan  langsung dengan negara malaysia. Bahwa sampai saat ini harus di akui masih jauh tertinggal di bandingkan dengan daerah lain.

Pembangunan daerah tertinggal atau terisolir di harapkan pemerintah pusat bisa melakukan upaya terencana dan prioritas total untuk mengubah suatu daerah yang di huni oleh komunitas masyarakat kawasan  perbatasan dan terisolir yang memiliki berbagai permasalahan seperti sosial ekonomi ,keterbatasan  sarana fisik.

Dengan perencanaan yang concent maupun anggaran yang memiliki nilai prioritas maka tidak menutup kemungkinan sebuah hasil daerah  perbatasan tersebut  akan maju terlepas dari lilitan kondisi yang  terisolir maupun komunitas masyarakat yang memiliki hidup yang berkualitas.Maka akan terjadi sebuah perubahaan daerah tertinggal  akan memiliki status tidak tertinggal.

Tetapi saat ini masyarakat Malinau di enam kecamatan kawasan perbatasan terisolir  harus berhadapan dengan kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga Malaysia.Menurut KILLA Ulle  H.kesenjangan yang harus di hadapi oleh masyarakat perbatasan ada beberapa unsur,1.belum adanya sikap profesionalisme sebagai pelaku pengembang daerah kawasan perbatasa.2.lemahnya senergi kerja sama sebagai pengembang daerah perbatasan seperti pemerintah pusat ,daerah ,lembaga non pemerintah dan sebagainya.

Oleh sebab itu tidak sedikit dari kalangan tokoh masyarakat tokoh adat,pemuda daerah perbatsan menginginkan sebuah perubahan  paradikma pembangunan daerah perbatasan terisolir .Adapun  kalimat kawasan perbatasan sebagai beranda NKRI tetapi alokasi anggaran dari masa lalu pembangunan bisa dikatakan bukan untuk membangun halaman depan NKRI tetapi sebaliknya untuk membangun halaman belakng .

Killa menegaskan bahwa pada umumnya daerah perbatasan seperti enam kecamatan yang ada di kab Malinau merupakan daerah terisolir /tertinggal.

Seharusnya pemerintah pusat harus memberikan sebuah penanganan khusus atau prioritas nasional  daerah kawasan perbatasan negara.Karena pada prinsipnya merupakan bagian upaya perwujudan tata ruang wilayah NKRI sebagai satukesatuan geografis ,politik ekonomi,sosial budaya dan sebagai keamanan nasional.

Dari orde baru sampai reformasi otonomi bisa di katakan daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara proporsional ,karena bisa di lihat dari kurangnya sarana prsarana masyarakat kawasan perbatasan bahkan sarana pengamanan dan aparat keamanan di daerah perbatasan.

Dengan adanya kekurangan yang ada akan menyebabkan  terjadinya sebuah permasalahan seperti :perubahan batas batasa wilayah penyelundupan barang dan jasa ,serta kejahatan Trans Nasional,

Untuk itu Killa sebagai anggota DPRD Malinau mengaharapkan  kepada pemerintah Pusat, Provensi dan Daerah serta seluruh komponen bangsa  perlu memberikan perhatian secara khusus  karena secara langsung hal tersebut mendukung  pembangunan Nasional serta ketahanan nasional dalam kerangka NKRI. sDq

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: