1 Komentar

Minim Fasilitas Publik Akses Transportasi yang Sulit


Tenggarong, Gerakan Aktif

Sebagai wujud kesungguhan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini daerah tertinggal menjadi salah satu prioritas dari 11 prioritas yang ada.  Penetapan daerah tertinggal sebagai prioritas dalam mengandung konsekuensi bahwa semua pihak, dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bertanggungjawab untuk mensukseskan pembangunan daerah tertinggal.

Salah contoh Nyata Desa Tanjung batuq Harapan kecamatan Muara Muntai kabupaten Kutai Kartanegara, perencanaan transportasi darat atau perairan sedianya harus cepat dilakukan karena akan memberikan nilai lebih bagi para pelaku usaha skala kecil daerah setempat untuk mendukung aktivitas ekonomi, serta masyarakat lainnya dalam rangka  mengakses pelayanan publik, seperti: sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan lokasi pelayanan publik lainnya.

Dalam faktanya, ada beberapa desa yang memilih kendaraan mewah dan digunakan sebagai mobil dinas atau kendaraan operasional kantor.   Kondisi-kondisi di atas menunjukkan daerah belum sepenuhnya memiliki spirit yang sama dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal.

Disamping persoalan spirit atau komitmen tersebut, tak kalah pentingnya adalah perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan antar tingkatan desa. Beberapa inisiatif model bentuk sinergitas program/kegiatan dalam skala kecil saat ini banyak diluncurkan.  Seperti KPDT meluncurkan kegiatan bedah desa, dan program/kegiatan Pandu Gerbang Kampung.

Tentunya bentuk koordinasi dan sinergitas program/kegiatan idealnya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk model-model percontohan.  Jauh lebih strategis adalah bagaimana membangun koordinasi dan sinergitas program/kegiatan yang bersifat reguler. Bagaimana misalnya koordinasi dan sinergitas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemajuan dan perkembangan pembangunan desa secara meyeluruh.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari level desa sampai nasional, tampaknya belum optimal, dan tidak bisa koordinasi dan sinergitas program/kegiatan mengandalkan ini saja. Masih dibutuhkan dukungan, dan prasyarat lain, seperti: ketersediaan data/informasi, tidak adanya ego sektoral, komunikasi yang berkesinambungan, dan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik/good governance (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi).

Pembangunan daerah terutama daerah tertinggal dalam era desentralisasi dan otonomi daerah ini memang masih memiliki banyak masalah dan kendala.  Perjalanan untuk mensejahterakan masyarakat tampaknya masih panjang.  Untuk mencapainya membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan pengorbanan, Karena itu Desa Tajung Batuq Harapan Mengharapkan semua pihak baik eksekutif dan legislatif kabupaten Kutai Kartanegara mau mendengarkan aspirasi rakyat dan dijadikan prioritas Utama,tandasnya.(Karmila)

One comment on “Minim Fasilitas Publik Akses Transportasi yang Sulit

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: