Tinggalkan komentar

Pembangunan Masyarakat Kawasan Perbatasan Perlukan Komitmen Nasional


Gerakanaktif Malinau

Sesuai Permendagri No:18 tahun2007 tentang Standarisasi,Sarana ,Prasarana dan Pelayanan Lintas Batasa antar negara.

Membangun daerah perbatasan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa Indonesia karena daerah perbatasan sudah di tetapkan sebagai daerah beranda depan NKRI.Seperti Kabupaten Malinau memiliki 5 Kota Kecamatan secara nasional sebagai beranda depan NKRI.

Killa Ulle Herman SE.MSi Ketua BK DPRD Malinau  dan Wakil Ketua Komisi II mengatakan bahwa pembangunan daerah perbatasan selama ini masih jauh dari harapan anak bangsa yang berkembang didaerah tersebut. Pembangunan daerah perbatasan merupakan catatan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksakan amanah serta  kepentingan rakyat Indonesia seutuhnya khususnya masyarkat yang ada di lima Kecamatan di Kab Malinau.

Diharapkan bagaimana konsep dan perogeram pemerintah pusat dan daerah tentang penanganan pembangunan daerah perbatasan bisa menjadi komitmen nasional.Yang selam ini terkesan hanya sebagai bahan pembahasan dalam rapat besar nasional dari masa lalu sampai saat ini.Bahwa pembangunan daerah perbatasan menjadi prioritas nasional.

Selanjutnya Killa Ulle Herman menegaskan bahwa pemerintah pusat juga sudah membentuk suatu badan yang khusus menangani daerah perbatasan BNPP,Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan begitu di daerah,Malinau juda sudah di bentuk badan BPKP2DT Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal tetapi dengan keberadaan badan yang sudah di bentuk oleh  pemerintah pusat maupun daerah belum sepenuhnya mampu memberikan nilai plus seperti yang di harapkan oleh masyarakat daerah perbatasan kususnya dilima Kecamatan tersebut.

Dengan progeram serta konsep pemerintah Malinau dengan pembangunan pola GERDEMA  Gerakan Desa Membangun di harapkan mampu daerah perbatasan serta komponennya yang saat ini masih dalam katagori daerah pedalaman dan terisolir bisa berubah sesuai dengan harapan masyarakat daerah tersebut tandasnya

Untuk itu perlu keseriusan dalam penangan pembangunan daerah perbatasan serta di perlukan konsep dan perogeram serta keterpaduan pemerintah daerah dan propinsi serta pusat dalam melaksanakan kegiatan dan kewenangan  yang ada di daerah.

Dalam membangun daerah Kabupaten kota tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah propinsi maupun pusat,maka kewenangan atau kebijakan dalam membangun daerah dengan harapan untuk percepatan pembangunan yang mengarah pada kepentingan masyarakat.Akan tetapi hal ini kurang,misalnya di Kecamatan Sungai Bow tepatnya Jalan Long Bagun KM.148 sampai KM.158 bahwa jalan tersebut masih kewenangan pemerintah propinsi begitu juga pekerjaan yang lain,pada akhirnya muncul sebuah isu,kewenagan tanggung jawab tersebut.

Apa bila jalan tersebut dimaksimalkan dalam pembangunannya oleh pemerintah propinsi maupun daerah tentu tidak menutup kemungkinan barang barang kebutuhan masyarakat di daerah tersebut akan lebih baik dan mudah terjangkau  karena jalan tersebut menghubungkan Malinau dan Kutai Barat**sdq

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: