Tinggalkan komentar

Membangun daerah perbatasan Malinau perlukan anggaran khusus dan keseriusan pemerintah


Gerakanaktif Malinau

UU NO:26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ,Kawasan Perbatasan saat ini telah di tetapkan sebagai kawasan Strategis Nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan Naional.

UU NO:22/1999 tentang Otonomi Daerah.

Pembangunan kawasan perbatasan dalam kurun waktu kewaktu menjadi topik utama dalam setiap kesempatan para pemegang kebijakkan pemerintah dan elit politik,mulai dari rapat antar departemen /instansi pusat dan daerah,baik dalam pembahasan anggaran.

Secara nasional dan geografis Kabupaten Malinau,memiliki 5 kecamatan yang berpatasan langsung dengan negara Malaysia.

Menurut DPRD Malinau Yonathan Elbar,ST.Msi diruang kerjanya komisi II bahwa,

Lemahnya pembangunan sumber daya manusia serta pengelolaan kawasan perbatasan secara nasional  kurang perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat.Karena dari masa lalu sampai saat ini wilayah kawasan perbatasan terkesan hanya di pandang sebelah mata.

Seharusnya dalam membangun wilayah perbatasan secara menyeluruh di perlukan keseriusan dan komitmen dan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam melaksanakan percepatan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas nasional.

Faktor ketertinggalan masyarakat di lima  wilayah Kecamatan perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau karena terbatasnya pembangunan sarana prasarana tranportasi  komunikasi rendahnya penciptaan SDM dan pemanfaatan SDA dan tidak adanya penciptaan lapangan pekerjaan di daerah tersebut.

Serta minimnya anggaran yang di alokasikan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk pembangunan wilayah perbatasan di lima Kecamatan yang ada  Kab Malinau.Seperti anggaran 2012 yang di alokasikan untuk pembangunan daerah perbatasan tidak mencapai dari 5%  hal ini menurut Yanothan Elbar menunjukkan bahwa minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Anggaran pembangunan daerah perbatasan kedepan agar bisa ditingkatkan lagi untuk tercapainya visi misi pemerintah Malinau yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang nyata.Untuk itu diharapkan peran pemerintah daerah maupun pusat dalam pembangunan wilayah perbatasan yang ada di Malinau untuk memberikan nilai khusus serta anggaran  yang memadahi.Dengan tujuan agar tercapainya pembangunan masyarakat dalam mencapai taraf hidup yang layak sesuai apa yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Yonathan Elbar menambahkan ada dua unsur penting yang perlu mendapat perhatian khusus olek pemerintah daerah maupun pusat dalam membangun masyarakat perbatasan yaitu pendidikan dan Kesehatan karena hal ini merupakan bagian dari kekuatan bangsa selain ekonomi masyarakat.

Sampai saat ini masih belum maksimal dua unsur tersebut.1,Tenaga didik dan 2.Tenaga Kesehatan.Belum adanya tenaga didik atau guru fak bidang studi Bahasa Inggris,Matematika,Kimia,Fisika begitu juga dengan tenaga medis juga belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat daerah perbatasan.

Karena dua hal ini merupakan bagian dari dasar menuju kekuatan anak bangsa yang ada didaerah kawasan perbatasan  untuk mencapai sebuah cita cita,karena sebab dan faktor keterisoliran daerahnya maka anak bangsa sebagai aset di daerah perbatasan masih dalam kondisi tertinggal.sdq

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: