Tinggalkan komentar

Membangun Daerah Kawasan Perbatasaan Berbasis Desa Terpencil/Terisolasi


 Oleh Killit Laing : Ketua Kadin Malinau

Gerakan Aktif, Malinau

Pembangunan masyarakat mengacu pada pengertian yang luas dalam kebebasan memilih dan bertindak.Seperti halnya masyarakat kawasan perbatasan dan daerah terisolasi dan dan terpencil.Salah satunya Kabupaten Malinau memiliki beberapa Kecamataan yang menjadi kawasan perbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Dari sisi kebebasan masyarakat sangat terbatas karena tidak mampuan memberikan msuara,serta keberdayaan dalam melakukan hubungan dengan pemerintah atau negara.Maka secara langsung proses perkembangan pembangunan SDM baik sarana prasarana  di daerah kawasan perbatasan masih tertinggal.

Ketertinggalan disebakan beberapa unsur,antara lain akses informasi tranportasi yang selama ini masih tersumbat.Faktor tersebut berpengaruh pada sulitnya hubungan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan lambatnya kinerja pamerintah dalam melaksanakan program.

Salah satu dari sudut pandang masyarakat kawasan perbatasan nilai kesan kurang perhatian pemerintah dari masa era orde baru sampai reformasi dan otonomi saat ini.Bahwa pemerintah  pusat sangat terkesan belum bisa memberikan perhatian secara khusus terhadap masyarakat daerah kawasan perbatasan dalam pembangunan nasional.

Kabupaten Malinau memiliki 6 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara malaysia.Saat ini di enam Kecamatan tersebut masih menikmati hidup dalam kondsi terisolasi,dan harus berhadapan dengan biaya hidup 3-4 kali lipat tingginya harga sandang pangan papan.

Untuk mendukung percepatan program dan kegiatan nasional dalam penanganan daerah kawasan perbatasan dalam melaksanakan RPJMN 2004-2014.Maka diperlukan upaya dan komitmen pemerintah pusat dan daerah,legislatif,dunia usaha,serta masyarakat adat.

Dalam pembangunan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan seperti masyarakat adat tersebut sangat perlu diikutsertakan seacara aktif dalam setiap pengambilan kebijakkan maupun pelaksanaaan pembangunan karena mereka merasa memiliki hak ulayat ada sejak RI Merdeka ,keikutsertaan masyarakat adat perlu didasari dengan kemampuan.

Ada beberapa setrategi dan konsep percepatan pembangunan yang harus menjadi prioritas nasional oleh pemerintah pusat dalam membangun kawasan masyarakat perbatasan.

a,Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah kepada komponen bangsa yang ada di daerah.b.Akses Transportasi,komonikasi.c.Kapasitas organisasi lokal.d.Partisipasi komponen masyarakat.e.Profesinalitas Mitra pemerintah dalam membangun daerahnya.f.Secara nasional seluruh elemen pemerintah pusat maupun daerah berkomitmen saling mendukung terlepas dari bentuk KKN.g.Peningkatan keberpihakkan pemerintah pusat dalam penganggaran pembangunan kawasan perbatasan berbasis desa terpencil/terisolasi.

Dalam membangun masyarakat daerah kawasan perbatasan yang serius diperlukan tuntutan,komitmen dari masyarakat itu sendiri juga pemerintah daerah sertai sebagamitra sesuai profesinya .Tentunya tuntutan tersebut yang menjadi barometer pemerintah pusat pada kemampuan masyarakat itu sendiri sebagai pelaku dalam membangun daerahnya sesuai sumber daya alam yang masih utuh untuk menjadi tujuan keputusan hidup mencapai masa depan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Tujuan dari tulisan ini di harapkan  Pemerintah pusat bisa memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam rangka mengelola pembangunan daerahnya khususnya kawasan perbatasan sesuai Otonomi Daerah serta amanat Pancasila dan UUD 1945.

Partisipasi yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah komponen serta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna/penikmat hasil pembangunan pada akhirnya akan tumbuh sebuah kemandirian yang mengarah pada kemajuan pengelolaan daerahnya baik sda maupun sdm.

Tetapi dari masa lalu ruang partisipasi masyarakat  hanya di dengar oleh pemerintah pusat maupun daerah.Yang terjadi pengambilan keputusan yang tidak selalu harmonis karena tebang pilih prioritas suara dari masyarakat yang akan ikut berpartisipasi dalam pembanguna di daerahnya.

Begitu juga dengan resolusi konflik adanya kepentingan pribadi,politik,sosial,dan golongan.Maka terjadilah ketidak sepahaman atau kesepakatan pada akhirnya muncul isu di permukaan masyarakat yang tidak beralasan. Pada akhirnya masyarakat yang harus menuai hasil yang tidak sama sekali diharpakan.

Membangun masyarakat yang berorentasi pada kemandirian dan otonomi sangatlah perlu keterbukaan pemerintah pada wakil wakil masyarakat atau pada organisasi berbasis masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakt dan ormas organisasi keagamaan karena hal ini sebenarnya memiliki peran penting dalam membawa suara masyarakat untuk di dengar oleh pemegang keputusan serta kebijakan tingkat nasional atau daerah.

Serta profesionalitas sebagai pemberdaya masyarakat yaitu seluruh komponen masyarakat di suatu daerah serta lembaga pemerintah dan lembaga sosial.Hal ini harus bisa berjalan dalam kontruksi jalur persamaan persepsi,dengan demikian tentu kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat daerah kawasan perbatasan akan berubah lebih baik.

Begitu juga sebaliknya dengan sebuah tiori serta konsep pemerintah dalam membangun masyarakat bersama perwakilan dan pengawasan sudah benar.Namun prosesi yang sudah diprogramkan belum tepat waktu dan di lakukan tidak sungguh.Maka pada akhirnya upaya yang di landasi dengan jujur untuk menampung pendapat masyarakat yang menyangkut ruang hidupnya bisa akan tidak berhasil atau gagal.

Pada akhirnya tiori dan konsep pemerintah menjadi semu yang hanya menambah ongkos pembangunan tanpa ada manfaat yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat. ditulis oleh.shodiq

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: