Tinggalkan komentar

Zainudin Akan Perjuangkan Terus Hak ulayat adat kaliq-sangsang Dengan PT. Gunung Bayan Pratamacoal


Zainudin Anggota Komisi Hukum Adat Dayak Kalimantan Timur, meyayangkan pihak propinsi Kalimantan timur dan pemerintah daerah kabupaten Kutai barat yang tidak mendorong persoalan sengketa tanah ulayat adat kaliq-sangsang dengan PT Gunung Bayan Pratamacoal melalui tindakan nyata.
“ Selama ini kami berjuang sendiri bolak-balik Jakarta – Kalltim mengurus, setidaknya sejak tahun 1996 lalu hingga sekarang kurang lebih 3 Milliar biaya operasional telah kami keluarkan, bukan dana yang sedikit, tetapi hingga kini belum menemui titik terang.” Beber  Zainudin.
Dari surat tembusan setidak sudah puluhan kali Zainudin menyampaikan surat tertulis kepada komisi nasional hak asasi manusia ( komnas HAM ) dan Anggota Komisi II DPR RI termasuk melalui kunjungan tahun 2008 lalu .
Hingga berita ini diturunkan belum membuahkan hasil, karena itu pihaknya mengharapkan bantuan kepada pemerintah propinsi Kalimantan timur, pemerintah kabupaten kutai barat sebagai pemegang otonom, serta dewan perwakilan daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Kalimantan Timur untuk menyelesaikan sengketa yang telah berlarut-larut ini, jangan sampai pertumpahan darah terjadi dan menelan korban baru penyelesaian.
Sudah beberapa kali peninjauan lokasi tanah Hak ulayat adat kaliq-sangsang dari komisi nasional hak asasi manusia ( komnas HAM ) yang diketuai Supriadi serta Anngota KOmisi DPR RI dengan ketua Rombongan Maqadam, dihadapan mereka Zainudin mengatakan hanya minta mengakui Tanah Adat  dan Hak ulayat adat kaliq-sangsang, yang merupakan tanah leluhurnya.
Sebagai daerah otonomi, Propinsi Kalimantan Timur dan khususnya Kabupaten Kutai Barat memberikan ketegasan karena jelas dalam Undang – undang tanah adat adalah milik adat dan tidak bisa seenaknya mengelola tanpa ijin ketua adat.
Kronologis Sengketa Dengan PT. Gunung Bayan Pratamacoal berawal dari terbitnya PKP2B untuk mengekploitasi sumber daya alam batu bara, dimana sebagian wilayah operasi adalah tanah adat Hak ulayat kaliq-sangsang.
Eksplorasi baru diketahui tahun 1996, melalui perwakilan masyarakat hukum adat suku dayak benuaq jelau kampong kaliq-sangsang, kemudian menyapaikan pengaduan ke komisi nasional hak asasi manusia ( komnas HAM ) tertanggal 22 juli 2008. Substansi permasalahan yaitu keberatan masyarakat atas kehadiran PT. Gunungbayan Pratamacoal selaku pemegang ijin perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) untuk pengelolaan tambang batubara, dimana sebagian diatas tanah ulayat masyarakat hukum adat suku dayak benuaq jelau kampung kaliq-sangsang di kecamatan siluq ngurai, kabupaten kutai barat, propinsi Kalimantan timur, tanpa menghormati norma-norma adat setempat.
PT. Gunungbayan Pratamacoal telah melakukan aktivitas penambangan sejak agustus 1996 berdasarkan pembebasan lahan bukan dari dan oleh yang berhak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat suku dayak benuaq jelau kampong kaliq-sangsang.
Komnas HAM menindaklanjuti, dengan melakukan pemantauan Hasilnya adanya dugaan pelanggaran HAM oleh PT. Gunungbayan Pratamacoal tarhadap hak-hak masyarakat hukum adat suku dayak benuaq jelau kampong kaliq-sangsang dan bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan mengakibatkan kerusakan ekosistem di lokasi yang merupakan sumber penghidupan masyarakat. PT. Gunungbayan Pratamacoal di duga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan meliputi : Pasal 18 B ayat (2) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia. Pasal 6 ayat (2) undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang No. 11 tahun 2005 pengesahan kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya yang menyatakan bahwa Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara-negara pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hal tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela.
Komnas HAM sesuai dengan kewenangannya dalam pasal 89 ayat (4) huruf b jo pasal 96 undang-undang Nomor 39 tahun 1999 melakukan mediasi antara kepala adat suku dayak benuaq jelau kampong kaliq-sangsang dengan PT. Gunungbayan Pratamacoal.
Pada tanggal 22 – 25 juli 2009 bertemu dengan masyarakat hukum adat suku dayak benuaq jelau kampong kaliq-sangsang, site manager PT. gunungbayan  pratamacoal basecamp di mandiq muara Tae-kabupaten kutai barat dan jajaran pemerintah kabupaten kutai barat sebagai upaya membimbing para pihak menyelesaikan permasalahan melalui mediasi komnas HAM.
Komnas HAM juga mengirim surat penawaran mediasi kepada direksi PT. gunungbayan pratamacoal di Jakarta dan mengadakan pertemuan dengan direktur jendral mineral, batubara dan panas bumi selaku principal yang berwenang untuk membantu memecahkan permasalahan PKP2B, Tetapi PT. gunungbayan pratamacoal melalui surat No. 031/GBP-K.HAM/II/2009 tertanggal 3 februari 2010 menolak tawaran mediasi dan menganggap permasalahan ini telah selesai.
Komnas HAM kemudian menyampaikan rekomendasi kepada presiden RI untuk menindaklanjuti penyelesaian sengketa ini, Dengan Mengintruksikan kepada jajaran pemerintah terkait untuk segera menuntaskan sengketa hak ulayat masyarakat adat kaliq-sangsang dengan PT. Gunungbayan Pratamacoal, Mengintruksikan kepada jajaran pemerintah terkait di bidang energy dan sumber daya mineral untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian ijin pertambangan dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan PT. Gunungbayan Pratamacoal di kecamatan siluq ngurai, kabupaten kutai barat, propinsi Kalimantan timur, dan Meminta agar semua pihak menghormati kearifan masyarakat adat setempat, Melakukan langkah-langkah lain yang di pandang sesuai dengan kewenangan presiden RI.
Zainudin berharap semua dapat memahami dan mengakui, agar tanah ulayat adat kaliq-sangsang segera di kembalikan ke masyarakat adat.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: