Tinggalkan komentar

Perambahan Hutan Secara Besara-besaran Di Kab. Malinau


 

Aktor Intelektual Di Belakang CV. BAROKAH JAYA  Di Duga ISTRI Mantan Bupati Kab. Malinau

Malinau Gerakan Aktif

Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas (KKN) Kolusi Korupsi Dan Nepotisme.  Bilamana pengaduan masyarakat mengandung kebenaran maka dapat dipergunakan sebagai bahan masukan  serta dapat meningkatan kapasitas aparatur Negara dalam melaksanakan tugas – tugas umum pemerintah terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka intensifikasi penanganan pengaduan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN),  tentang pedoman umum penanganan pengaduan Masyarakat bagi instansi pemerintah. Maka   bila mana  pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran maka dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi penyelenggara negara atau pemerintah untuk melakukan pemeriksaan di lapangan.

Contoh  kecil pengaduan dan informasi warga Desa Sesua Kabupaten Malinau yang diterimaKepalan Perwakilan  Surat Kabar Umum (SKU) Surabaya Pro tentang adanya dugaan Perambahan Hutan Secara Besara-besaran Di Kabupaten Malinau beberapa tahun silam Di Kabupaten Malinau. Disisi lain Kabupaten Malinau di kenal dengan Moto  Kabupaten  Konserpasi  sepertinya hanya jargon belaka. Pasalnya  dibawah kepemimpinan Marthin Billa ketika menjabat Bupati Kabupaten Malinau disebut-sebut  telah terjadi perambahan hutan secara besar-besaran  di Kawasan Hutan Lindung. Dengan kedok Izin Pemanfaatan Kayu/IPK oleh Bupati Malinau Pada Rencana Lahan Pemukiman 400 Ha Dio Desa Sesua  Kecamatan Malinau Barat.”Ungkapan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Malinau. Dan Meminta untuk namanya tidak dipublikasikan.

Bermodalkan Izin IPK penggusuran lahan Pemukiman. CV. BAROKAH JAYA dengan leluasa melakukan penebangan Kayu dengan radius 400Ha di lokasi  Gunung Batu Emas  dan, Gunung Mandaros yang merupakan hutan lindung. Hingga  diduga berdampak pada kerusakan  ekosistem yang ada. Misalnya Air  sungai yang tadinya bersih  topangan hidup masyarakat sekitar Gunung Mandaros tercemar hingga saat ini. Kami sangat  kecewa  dengan adanya kegiatan Perusahaan  CV BAROKAH JAYA  di hutan lindung  itu berapa tahun  lalu.  Hutan lindung itu sebenarnya wajib dilestarikan karena sumber mata air yang juga di harapakan Masyarakat Desa Sesua selama ini.”Ungkap Yus kepada SKU SBYP (Bukan Nama Sebenarnya).

Lahan pemukiman  yang  disepakati warga Desa Sesua dengan Masyarakat Baliku yang di fasilitasi pemerintah  Pemda Malinau pada waktu itu  maka ditetapkan lokasinya  tepatnya di Kilo meter 6 red Kilo meter  10, Sebagai bentuk Konpensasi pihak CV BAROKAH  JAYA  diberi   rekomendasi  alias Izin IPK Penggusuran Lahan   Pemukiman  yang dikeluarkan oleh Marthin Billa ketika itu menjabat selaku Bupati Kabupaten Malinau dan di sahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaliman Timur  maka terbitlah izin nomor. 522.21/278/KPTS/DKP-II/XI/2006  tertanggal 27 November 2006. 

Namun pada prakteknya CV. BAROKAH JAYA melakukan penebangan kayu diluar lokasi lahan penggusuran  pemukiman yang disepakati  dan sempat memproduksi kaya log hingga 2000 m3  dengan berbagai jenis kayu komersial seperti Meranti, Kapur, Keruing serta kayu Rimba Campuran. Ironisnya Aktor Intelektual Di Belakang CV. BAROKAH JAYA  Di Duga kuat ISTRI dari sang Bupati.

Perijinan yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim ketika itu juga disebut-sebut telah melampaui kewenangan Menteri Kehutanan RI  dan di dugamelanggar ketentuan (PP)Peraturan pemerintah nomor 34 tahun2002 pasal 29 dan 25. Pemanfaatan dan pungutan hasil hutan kayu pada Hutan Alam yang lokasi sebenarnya terlebih dahulu di tetapkan oleh Menteri Kehutanan. 

Terkait kasus tersebut, Kepala Dinas (Kadis)  Kehutanan Kabupaten Malinau Gerald A. Siloy  jarang ada ditempat.Hal Ihwal Kadis Kehutanan Kabupaten Malinau. Gerald A. Siloy, Sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat di Kabupaten Malinau ketika itu, bahwasa-nya Kadis Kehutanan yang satu ini adalah orang kepercayaan sang Bupati Kab Malinau (Marthin Billa). Kononnya Gerald A. Siloy. ditugaskan untuk mengurus masalah kehutanan baik ditingkat daerah maupun pusat termasuk dengan aparat penegak hukum di jakarta bila ada sesuatu hal yang berbenturan dengan hukum. khabarnya sang kadis banyak mempunyai kerabat / keluarga di Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Depertemen Kehutanan,  maka tak heran aktifitasnya selalu keluar daerah berangkat wira- wiri malinau red jakarta bahkan keluar negeri dengan dalih tugas luar yang tak jelas manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Malinau!. Yang menjadi pertanyaan darimana dana biaya perjalan dinas itu diambail?, apakah memakai dana APBD Kabupaten Malinau atau menguras kocek pribadi sangBupati.* (S.al)

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
false

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

Foto243.jpg

 

Perambahan Hutan Secara Besara-besaran Di Kab. Malinau

Aktor Intelektual Di Belakang CV. BAROKAH JAYA  Di Duga ISTRI Mantan Bupati Kab. Malinau

Malinau Surabaya Pro – Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas (KKN) Kolusi Korupsi Dan Nepotisme.  Bilamana pengaduan masyarakat mengandung kebenaran maka dapat dipergunakan sebagai bahan masukan  serta dapat meningkatan kapasitas aparatur Negara dalam melaksanakan tugas – tugas umum pemerintah terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka intensifikasi penanganan pengaduan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN),  tentang pedoman umum penanganan pengaduan Masyarakat bagi instansi pemerintah. Maka   bila mana  pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran maka dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi penyelenggara negara atau pemerintah untuk melakukan pemeriksaan di lapangan.

Contoh  kecil pengaduan dan informasi warga Desa Sesua Kabupaten Malinau yang diterimaKepalan Perwakilan  Surat Kabar Umum (SKU) Surabaya Pro tentang adanya dugaan Perambahan Hutan Secara Besara-besaran Di Kabupaten Malinau beberapa tahun silam Di Kabupaten Malinau. Disisi lain Kabupaten Malinau di kenal dengan Moto  Kabupaten  Konserpasi  sepertinya hanya jargon belaka. Pasalnya  dibawah kepemimpinan Marthin Billa ketika menjabat Bupati Kabupaten Malinau disebut-sebut  telah terjadi perambahan hutan secara besar-besaran  di Kawasan Hutan Lindung. Dengan kedok Izin Pemanfaatan Kayu/IPK oleh Bupati Malinau Pada Rencana Lahan Pemukiman 400 Ha Dio Desa Sesua  Kecamatan Malinau Barat.”Ungkapan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Malinau. Dan Meminta untuk namanya tidak dipublikasikan.

Bermodalkan Izin IPK penggusuran lahan Pemukiman. CV. BAROKAH JAYA dengan leluasa melakukan penebangan Kayu dengan radius 400Ha di lokasi  Gunung Batu Emas  dan, Gunung Mandaros yang merupakan hutan lindung. Hingga  diduga berdampak pada kerusakan  ekosistem yang ada. Misalnya Air  sungai yang tadinya bersih  topangan hidup masyarakat sekitar Gunung Mandaros tercemar hingga saat ini. Kami sangat  kecewa  dengan adanya kegiatan Perusahaan  CV BAROKAH JAYA  di hutan lindung  itu berapa tahun  lalu.  Hutan lindung itu sebenarnya wajib dilestarikan karena sumber mata air yang juga di harapakan Masyarakat Desa Sesua selama ini.”Ungkap Yus kepada SKU SBYP (Bukan Nama Sebenarnya).

Lahan pemukiman  yang  disepakati warga Desa Sesua dengan Masyarakat Baliku yang di fasilitasi pemerintah  Pemda Malinau pada waktu itu  maka ditetapkan lokasinya  tepatnya di Kilo meter 6 red Kilo meter  10, Sebagai bentuk Konpensasi pihak CV BAROKAH  JAYA  diberi   rekomendasi  alias Izin IPK Penggusuran Lahan   Pemukiman  yang dikeluarkan oleh Marthin Billa ketika itu menjabat selaku Bupati Kabupaten Malinau dan di sahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaliman Timur  maka terbitlah izin nomor. 522.21/278/KPTS/DKP-II/XI/2006  tertanggal 27 November 2006. 

Namun pada prakteknya CV. BAROKAH JAYA melakukan penebangan kayu diluar lokasi lahan penggusuran  pemukiman yang disepakati  dan sempat memproduksi kaya log hingga 2000 m3  dengan berbagai jenis kayu komersial seperti Meranti, Kapur, Keruing serta kayu Rimba Campuran. Ironisnya Aktor Intelektual Di Belakang CV. BAROKAH JAYA  Di Duga kuat ISTRI dari sang Bupati.

Perijinan yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim ketika itu juga disebut-sebut telah melampaui kewenangan Menteri Kehutanan RI  dan di dugamelanggar ketentuan (PP)Peraturan pemerintah nomor 34 tahun2002 pasal 29 dan 25. Pemanfaatan dan pungutan hasil hutan kayu pada Hutan Alam yang lokasi sebenarnya terlebih dahulu di tetapkan oleh Menteri Kehutanan. 

Terkait kasus tersebut, Kepala Dinas (Kadis)  Kehutanan Kabupaten Malinau Gerald A. Siloy  jarang ada ditempat.Hal Ihwal Kadis Kehutanan Kabupaten Malinau. Gerald A. Siloy, Sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat di Kabupaten Malinau ketika itu, bahwasa-nya Kadis Kehutanan yang satu ini adalah orang kepercayaan sang Bupati Kab Malinau (Marthin Billa). Kononnya Gerald A. Siloy. ditugaskan untuk mengurus masalah kehutanan baik ditingkat daerah maupun pusat termasuk dengan aparat penegak hukum di jakarta bila ada sesuatu hal yang berbenturan dengan hukum. khabarnya sang kadis banyak mempunyai kerabat / keluarga di Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Depertemen Kehutanan,  maka tak heran aktifitasnya selalu keluar daerah berangkat wira- wiri malinau red jakarta bahkan keluar negeri dengan dalih tugas luar yang tak jelas manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Malinau!. Yang menjadi pertanyaan darimana dana biaya perjalan dinas itu diambail?, apakah memakai dana APBD Kabupaten Malinau atau menguras kocek pribadi sangBupati.* (S.al)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: