Tinggalkan komentar

Pembebasan Lahan bertahap Hingga 2013


TENGGARONG , Gerakan Aktif

Terkait pemblokiran warga terhadap pembangunan Waduk Marangkayu yang sudah selama 40 hari terakhir ini dan desakan dari Dinas PU kaltim melalui DPRD Kaltim agar segera menuntaskan pelepasan lahan milik warga seluas 279 hektar, akhirnya Kepala Bappeda Totok Heru Subroto angkat bicara.

Menurut pria yang akrab disapa Totok ini, pihaknya sudah menjalankan mekanisme sesuai dengan tupoksinya, yakni menganggarkan ganti rugi lahan tersebut dengan cara bertahap, dari tahun 2010 lalu hingga 2013 akan datang melalui Bagian Administrasi Pertanahan (BAP) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar. Sehingga pembayaran ganti rugi lahan tersebut bukanlah kewenangan pihaknya lagi, melainkan pihak Bagian Administrasi Pertanahan Setkab Kukar. “Secara pribadi dan kedinasan memang kita merasa bertanggungjawab merealisasikannya, khususnya Bappeda dimana sebagai TAPD sudah menganggarkan untuk tahun 2011 ini, namun kewenangan untuk membayarkannya adalah BAP, bukan kewenangan Bappeda lagi,” kata pria yang sering disapa Totok ini.

Namun sepertinya ada kendala dalam proses pembayarannya yang dikoordinir oleh BAP tersebut hingga sampai saat ini belum juga dibayarkan, lanjut Totok. Hal tersebut dianggap totok sebuah kewajaran, karena dimana saat ini BAP Setkab Kukar dihuni pejabat-pejabat yang baru sehingga sangat per berhati-hati dalam menangani permasalahan ini. “Pejabat disana (BAP) baru semua, ini juga menjadi kendala saat ini karena mereka juga harus berhati-hati menanganinya, mereka harus teliti melengkapi berkas-berkas yang diperlukan agar tidak bermasalah,” ujarnya.

Selian itu juga, lanjut Totok lagi, kendala dari proses ganti rugi ini juga dikarenakan luasnya lahan tersebut, yakni hingga mencapai 279 hektar. Sehingga pihak BAP memerlukan kecermatan dalam hal administrasi yang detail, agar dikemudian hari juga diharapkan tidak menjadi permasalahan. “persoalan ini sangat riskan dan sensitif terhadap penyimpangan-penyimpangan, makanya harus berhati-hati dan dikaji kembali, jika tidak akan menjadi temuan dan pada akhirnya bersentuhan dengan hukum, mungkin ini yang menjadi pertimbangan pihak BAP hingga saat ini tidak bisa merealisasikan pembayaran ganti rugi untuk tahun ini,” ujarnya. Oleh karenanya, sambungnya lagi, mau tidak mau Bappeda pun menganggarkannya kembali pada APBD 2012.

Untuk tahun 2010 lalu, Pemkab Kukar telah menganggarkan pembebasan tanah seluas 50 dari 279 hektar yang direncanakan, dengan anggaran sekitar Rp 17 miliyar. Kemudian dianggarkan kembali pada tahun ini dengan nilai anggaran yang sama dengan tahun sebelumnya dan dengan luasan yang sama pula. Namun nyatanya hingga saat ini tidak bisa terealsiasi. “Kita tidak bisa kembali menganggarkan dalam perubahan APBD Perubahan 2011 karena anggaran pada APBD murni 2011 tidak terealisasi, tidak mungkin itu bisa terjadi,” ujarnya.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: