Tinggalkan komentar

Tim Tindaklanjuti Temuan BPK


SANGATTA, gerakan aktif

Pemkab Kutai Timur (Kutim) menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim. Jika terindikasi ada kerugian negara dalam hasil audit BPK, maka Tim Pengawas Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) akan melakukan tugas penagihan ke pejabat yang namanya muncul dalam hasil audit BPK.

Wakil Bupati Kutim Ardiansyah menyabutkan, dalam hasil audit BPK 2009, tak banyak temuan beridikasi ke kerugian negara. Masih lebih banyak persoalan administrasi.
“Sebenarnya hasil audit BPK 2009 yang banyak hanya temuan masalah adminitrasi. Semua temuan itu selalu kami tindaklanjuti,” ujar Ardiansyah, pengawas tim TPTGR.
Tindak lanjut itu tergantung hasil audit. Jika ada indikasi merugikan keuangan, ada pihak yang wajib pengembalian uang ke rekening daerah. Sedangkan administratif dilakukan pembenahan sebagaimana arahan BPK.
Untuk pengembalian keuangan, pihak yang bertanggung jawab diberikan kesempatan menyicil kerugian  sesuai temuan.  Kalau mampu melakukan pembayaran sekaligus, bisa dilakukan sekaligus. “Tapi, batasnya maksimal sampai periode kepemimpinan kepala daerah,” ujar Ardiansyah.
Temuan BPK 2009 banyak berupa pungutan, pajak atau denda ke pihak ketiga yang belum tertagih. Pungutan seharusnya dipungut, tapi tidak dilakukan dinas dan instansi. “Pasalnya, belum ada dasar hukumnya yakni Perda atau Perbup,” katanya. Terkait temuan seperti ini, dinas intansi harus memberikan klarifikasi pada BPK jika memang pungutan seperti itu belum ada aturan untuk melakukan pengutan. Salah satunya sewa tower telekomunikasi yang berada di Bukit Pelangi yang digunakan operator seluler.
Banyak persepsi salah terkait hasil audit BPK. Hasil audit selalu diidentikkan dengan keuangan negara. Padahal, yang dipublikasikan hanya  temuannya, sementara tindak lanjutnya tidak. Karena itu, persepsi negatif itu berkembang. Padahal, kalau tindak lanjut dari temuan itu dipublikasikan semuanya akan menjadi clear.
“Kalaupun memang ada yang benar-benar merugikan, kalau memang penegak hukum melakukan tindakan hukum, maka itu sudah di luar kewenangan kami. Itu hak penegak hukum. Tapi yang masih dapat diselesaikan itu akan diselesaikan secara internal di satuan kerja,” katanya.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: