Tinggalkan komentar

PEJABAT NEGARA YANG PERNAH MELAKUKAN KORUPSI DI MASA KINI TIDAK TENANG


 

Kasus 2001-2004  dan  2004-2011

 

Tarakan, Gerakanaktif

Hati-hati para pejabat negara baik yang dipusat maupun yang didaerah yang dulu merasa aman dan tidak pernah terjamah hukum pada saat melakukan tindak pidana korupsi, kini mulai ‘sport jantung’ dan tidur tidak nyaman. Pasalnya Kejaksaaan Agung berikut KPK ( Komisi Pemberantas Korupsi ) ‘bertentangan’ untuk mencari korupsi yang merusak sendi ekonomi bangsa dengan cara ‘mencuri’ uang rakyat demi kepentingan pribadinya.

Di Pusat, Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan kaji ulang terhadap penghentian 17 perkara korupsi besar yang pernah dihentikan di era Jaksa Agung MA Rachman. Pengkajian sebagian kasus yang telah diberi surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) tersebut akan diselesaikan dalam tempo 100 hari dan di deadline 20 Juli 2011 mendatang.

Ke-17 perkara tersebut dihentikan penyelidikannya selama 5 tahun terakhir. Kasus tersebut, di antaranya dugaan korupsi Technical Assistance Contrac (TAC) Pertamina –PT.Ustraindo Petro Gas (UPG) senilai Rp. 27,334 Milyar dan USD 6,6 juta yang melibatkan Ginandjar Kartasasmita, kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) senilai Rp. 10,09 Triliun yang menyeret Sjamsul Nursalim, dan proyek hutan tanaman industry di Sumatera Selatan dengan tersangka Prajogo Pangestu. Kasus proyek pembangunan pipanisasi BBM di Jawa dengan tersangka Siti Hardiyanti Rukmana alias Mba Tutut dan perkara korupsi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dengan tersangka Djoko Ramiadi, ikut masuk dalam kebijakan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh tersebut.

Selebihnya adalah kasus korupsi BLBI seperti Jean Rudy Ronald Pea (Bank Baja Internasional),Lany Angkosubroto (Bank Sewu Internasional), Nyo Kok Kiong (Bank Papan Sejahtera),Agung Anwar (Bank Istimarat/Bank Pelita),Hoklarto (Bank Hokindo), Hadi Purnama Chandra (Bank Danahutama), dan Bob Hasan (Bank Umum Nasional). Peninjauan ulang ke-17 kasus korupsi besar itu terungkap dalam acara rapat kerja (Raker) antara Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh dengan 37 anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum,HAM dan keamanan.

“Kita akan mengkaji ulang seluruh kasus korupsi yang telah dihentikan penyelidikan selama 2001-2004. Target review dalam waktu 100 hari adalah lima kasus SP3,yaitu kasus Pertamina (TAC),BBI dan kasus penting lainnya,” kata Arman panggilan Abdul Rahman Saleh, dalam Raker yang dihadiri seluruh jaksa Agung Muda (JAM) di lingkungan Kejagung ini. Rapat di gelar mulai pukul 09.00 WIB hingga 17.20 itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR Agustin Teras Narang. Diluar 17 kasus korupsi, Arman juga memerintahkan mengkaji lagi penerbitan Surat Keterangan Perhentian Penuntutan (SKPP) kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran dana Bulog Rp.10 miliar dengan tersangka mantan Mengkop /Kabulog Bustanil Arifin. Padahal, penghentian penuntutan kasus Bustanil Arifin terungkap dan dibeber di media massa pada akhir pecan lalu.”Aelain itu tidak tertutup kemungkinan mngkaji ulang kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di sejumlah daerah,” jelas Mantan Hakim Agung ini. Dari lima perkara yang diprioritaskan,lanjut Arman,baru dua perkara korupsi yang telah dimulai gelar perkara (ekspos), yaitu kasus Sjamsul Nursalim dan Ginandjar Kartasasmita. Tiga kasus lainnya menyusul akan dikaji pada pecan ini. Sayangnya, Arman tidak membeberkan satu persatu korupsi tersebut.

Menurut Arman, pengkajian ulang kasus korupsi besar tersebut tidak melibatkan pihak diluar kejagung. Semua bakal dievaluasi dan ditangani tim khusus yang terdiri dari tim ahli Kejagung. Tim tersebut beranggotakan JAM Pidana Khusus Sudhono Iswahyudi dan Direktur Penyidikan Suwandi. Seluruh proses dan hasil pengkajian diawasi langsung oleh Jaksa Agung.

Arman menjelaskan, pihaknya memerintahkan anak buahnya untuk membuka kembali dokumen-dokumen perkara yang pernah dikeluarkan SP3-nya oleh Jaksa Agung sebelumnya. “Kita ingin melihat apakah ada bukti-bukti baru atau ada kelainan-kelainan saat sebuah penyelidikan perkara korupsi dihentikan,” beber Jaksa kelahiran Pekalongan 1941 silam itu. Jika memenuhi sejumlah persyaratan, kata Arman, kasus yang pernah dihentikan akan diperintahkan untuk dibuka lagi.

Lebih lanjut Arman mengkritis kebijakan tim penyidik terdahulu yang seenaknya mengeluarkan SP3 kasus korupsi. Menurut Arman dihadapan jajarannya dirinya tak bosannya menekankan sikap berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan penghentian perkara korupsi. “SP3 merupakan barang halal sesuai ketentuan KUHAP,tapi bisa juga barang yang setengah haram. Karena itu penyidik seharusnya tidak sembarangan mengeluarkan SP3,”ungkapnya.

Menurutnya SP3 akan menjadi sesuatu yang sangat penuh pengecualian (very exceptional ) dan sangat khusus. Jika benar-benar tidak terpaksa (akibat tidak adanya barang bukti), jaksa penyidik di larang untuk mengeluarkan SP3. “Bahkan,KPK saja dilarang Undang-Undang untuk mengeluarkan SP3.Nah, kalau Kejaksaan seenaknya menghentikan penyidikan, tentunya masyarakat akan berpandangan lain terhadap keseriusan penegakan hukum,”tegas Arman. Arman juga mengomentari pertanyaan sejumlah anggota dewan yang mempertnyakan langkah Kejagung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus Buloggate II yang melibatkan Akbar Tandjung. Menurut Arman, kejaksaan belum membahas kasus tersebut dalam gelar perkara khusus di Gedung Bundar. “Yang kita Lakukan baru mengumpulkan novum. Jadi kita tunggu saja nanti,”jelas Arman.

DIDUKUNG

Sementara itu, sikap tegas Kejagung yang mengkaji ulang kasus SP3 kasus korupsi besar memperoleh dukungan dari seluruh anggota Komisi III DPR. Hal tersebut terungkap dari salah satu kesimpulan Raker yang dibacakan diakhir rapat kerja. “Kami (Anggota U Komisi III DPR) mendukung Langkah Jaksa Agung untuk mengkaji ulang kasus-kasus korupsi yang telah dihentikan maupun kasus lain, agar ada kepastian hukum,” demikian salah satu bunyi kesimpulan rapat kerja yang dibacakan Teras Narang.

Dalam rapat kerja, Jaksa Agung juga melaporkan perkembangan penanganan korupsi di daerah yang hingga 26 November 2004 perkaranya bertambah menjadi 178 perkara. Jawa Timur tetap menempati urutan pertama penyuplai kasus korupsi tertinggi dengan 21 perkara, yang diantaranya ada lima perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Kelima perkara tersebut dengan terdakwah Nunu Nugraha (Kasus Penggelapan pada Bank Mandiri Pasuruan), Bambang Sugeng Stiono (Kasus Jalur Lingkar Pemkab.Banyuwangi), Machrus Ali (Kasus Kredit Usaha Tani/KUT di Kopontren Bangil), Achmad Fauzen Zen (Kasus KUT di Sumenep ) dan Daroini (Kasus Penyelewengan Dana Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan).

AUDIT HARTA JAKSA

Suasana rapat kerja kemarin beralngsung dinamis. Dari total 37 anggota dewan sedikitnya 28 anggota dewan mengajukan pertanyaan. Itu pun jumlah pertanyaan rata-rata diatas 2-3, bahkan ada yang enam sekaligus pertanyaan. Tema pertanyaan umumnya mengkritisi kinerja Jaksa Agung dalam program 100 hari yang dinilai menunjukkan gebrakan berarti.

Anggota dewan Aziani Agus (PAN) misalnya, yang menilai program 100 hari Jaksa Agung yang belum tersosialisasi ke daerah. Sedang Trimedya Pandjaitan (PDIP) beranggapan bahwa tidak ada perkembangan baru dalam laporan Jaksa Agung kepada Komisi III DPR.”Nggak ada yang surprise dalam laopran Jaksa Agung, termasuk program 100 hari,”jelas Trimedya dalam rapat kerja.

Trimedya juga menyikapi rencana pembentukan Komisi Kejaksaan. Menurut Trimedya, komisi tersebut idealnya tidak perlu dibentuk dulu sebelum ditunjukan kinerja kejaksaan selama enam bulan mendatang,” Biarlah kejaksaan diawasi secara internal dulu, sambil memberi kesempatan pada kejaksaan untuk menangani 176 perkara mendesak,sesudah itu baru dibentuk Komisi Kejaksaan. Jangan sampai Komisi  jadi tempat cuci piring katanya.

Sedang pupung Suharis (PDIP) bahkan beranggapan kinerja Jaks Agung seolah sedang bekerja menarik setoran. Hal tersebut terungkap dari munculnya edaran Jaksa Agung Nomor : 007/A/11.2004 yang dikeluarkan 26 November 2004 lalu tentang Penuntasan Program Anti Korupsi se-Indonesia. “Dalam edaran tersebut harus aparat kejaksaan didaerah harus serius menangani korupsi melibatkan pejabat, anggota legislative, tokoh masyarakat, pimpinan Parpol dan Pebisnis. Lalu bagaimana hal tersebut tidak membingungkan kalau intruksi ntersebut tidak diikuti petunjuk teknis cara penyidikannya yang efektif,”jelas Pupung.

Kritik tajam juga dilontarkan Berni.K Harman,anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat. Berni membeberkan sudah saatnya Jaksa Agung melakukan audit kekayaan para jaksa, baik di pusat dan daerah, yang dinilai acap kali melakukan praktek jual beli perkara. “Untuk membersihkan jjaksa nakal saya kira ada baiknya Jaksa Agung turun tangan mengaudit kekayaan para Jaksa,”jelas Waidi Daerash NTT I ini.

Soal audit kekayaan para jaksa, Arman menegaskan perundang-undangan memang membuka peluang untuk melakukan audit kekayaan para pejabat, termasuk Jaksa. Namun, audit kekayaan itu tidak diperuntukkan dalam kebutuhan pro yustisia. “Kalau muncul kecurigaan setelah ada penambahan kekayaan tidak wajar, biasanya dapat dilakukan pemeriksaan kekayaan seusai menjabat. Selama menjabat, si pejabat hanya di wajibkan menyerahkan data kekayaannya,”jelas Arman.

Arman juga mengomentari program 100 hari kerja yang dinilai belum berhasil. Menurut Arman, program 100 hari kerja merupakan symbol dari masa kepemimpinannya selama 5 tahun di Kejagung, sehingga tidak dapat diketahui secara langsung hasil-hasilnya dalam waktu dekat. “Yang kita kerjakan sekarang adalah pembangunan system, yang member peluang bagi rakyat bahwa ada harapan-harapan keseriusan dalam penegakan hukum,”bebernya.

Dalam penjelasannya, Arman juga menjelaskan rencana pembentukan Komisi Kejaksaan. Menurut Arman, komisi tersebut seharusnya disikapi positif karena tidak akan mengancam kekuasaan jaksa. “Saya minta jaksa tidak alergi dan terancam atas pembentukan Komisi Kejaksaan”Jelas Arman. Menurutnya, pembentukan Komisi Kejaksaan ini berawal dari banyaknya ketidakpuasan masyarakat atas pengawasan internal di kejaksaan. “Atas dasar itulah gagasan pembentukan Komisi Kejaksaan tercetus,” ungkapnya. Komisi tersebut nantinya akan bertugas mengawasi kerja para Jaksa,JAM,bahkan Jaksa Agung sendiri.

Kalau begitu untuk para pelaku korupsi atau koruptor yang pernah/sedang menjalankan aksi hingga kini harus siap-siap untuk periksa dan nantinya masyarakat yang akan menilai kinerja para penegak hukum. Karena berdasarkan pengamatan media ini di kaltim wilayah utara ini masih ada dan bahkan telah berlangsung tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Ditambah kasus Nazarudin, Nunung Nurbaeti, dan Kasus hakim samsudin. [red]

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: