5 Komentar

MENGAPA BUPATI KTT PINDAHKAN APBD RP. 300 M DARI BANK KALTIM KE BANK BNI 46 CABANG TARAKAN


Tideng Pale, Gerakan Aktif
Mengapa korupsi di negeri semakin menjadi-jadi, telah menjadi secara sistematik dengan berbagai bentuk dan variasi serta meluas dari pusat sampai ke daerah-daerah sehingga tidak saja merugikan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, tidak konsistennya penegakan hukum merupakan variabel yang paling di sorot sebagai penyebab tumbuh suburnya praktek korupsi di Indonesia dan tidak jarang para koruptor hanya di jatuhi hukuman ringan di banding maling ayam sehingga sama sekali tidak memberikan efek jera.
Salah satu bentuk korupsi sering terjadi khususnya di daerah, yakni memindahkan dana APBD dari satu Bank ke Bank lain. Dan menurut salah satu anggota KPK Modus Korupsi ini sering mereka menemukan biasanya oknum pejabat daerah melakukan ini karena tergiur bunga bank yang lebih besar. Biasa juga dana yang dipindahkan itu, sebagai jaminan oknum pejabat untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar, namun bisa jadi dana APBD yang di pindahkan itu dimasukkan ke rekening Pribadi Pejabat, seperti yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung belum lama ini, bupati KTT Undunsyah pada pertengahan tahun 2010 tepatnya 01 Juli 2010 memerintahkan wakilnya Markus Yungking untuk memindahkan sebagian dana dari Kas Daerah ke rekening Nomor 196273989 sebesar Rp. 300 M. Sebagai deposito dan giro pada bank BNI 46 Cabang Tarakan sesuai surat dari Wakil Bupati KTT Nomor : 900/099/KEU-VII/2010 yang ditujukan pada bank Kaltim Cabang Tideng Pale, meskipun belum di ketahui nomor rekening pada BNI 46 tersebut terdaftar atas nama Pemda KTT atau atas nama Undunsyah dan yang pasti bunga dari Rp. 300 M itu di duga masuk ke rekening pribadi sang Bupati bisa di bayangkan berapa besar bunga yang di dapat dan di nikmati setiap bulannya yang di dapat dari Deposito sebesar itu.
Karena itu kami harap pada penegak hukum segera mengadakan penyelidikan terhadap kasus ini demi tegaknya keadilan dan bersihnya negara ini dari para koruptor, tetapi ada seorang pejabat mengatakan bahwa Bank Kaltim adalah Bank Pemerintan jadi dasar-dasar itu, harus melalui Bank Kaltim, tetapi bisa juga di pindahkan ke bank lain, asal Bank itu Bank Negara apa benar.( Team)

5 comments on “MENGAPA BUPATI KTT PINDAHKAN APBD RP. 300 M DARI BANK KALTIM KE BANK BNI 46 CABANG TARAKAN

  1. Ga usah banyak omong kami di ktt uda sejahtera

  2. Hampir semua karya jurnalistik yg anda tulis msh belum memenuhi kaidah jurnalistik yg baik dan benar.
    (1). Setiap menulis terjadinya penyimpangan keuangan negara (korupsi) sebaiknya menggunakan azas praduga tak bersalah (diduga), walaupun itu hasil investigasi yg benar. Indonesia merupakan negara yg menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi, yg melindungi setiap warga negara. (2). Setiap karya jurnalistik sebaiknya sebelum dipublikasikan, diedit lbh dulu, agar tulisan anda lebih baik, mengalir, dan Leadnya jelas. (3). Jangan menulis dan mempublikasikan karya jurnalistik pada media apapun, sblm data-2nya lengkap, krn karya anda akan lebih banyak opini wartawan (opinion jurnalism).

  3. satu lagi, anda wartawan, banci, atau pengecut.. artikel kok nda ada nama penulis.. saya harap saudara belajar lagi tentang jurnalistik

  4. Meskipun terlambat karena baru saja melihat Artikel ini maka tidak ada salahnya saya (Amir Syaiful saat ini berada dijakarta) mencoba meluruskan tulisan diatas serta tanggapan dari beberapa pengunjung situs ini yang saya anggap kurang relevan. Pemidahan dana APBD dari suatu Bank ke Bank lainnya tidak ada dasar hukum yang melarangnya, baik dalam UU Perbankan no, 8 tahun 1992 , UU no.17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan daerah, UUD no.32 thn 2004 tentang Pemda yang di revisi dengan UU no. 12 thn 2008, UU no.33 thn 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Derah, semua Undang-undang tersebut tidak ada mengatakan dengan tegas melarang Pimpinan Daerah untuk memindahkan dan pembangunannya dari suatu Bank kepada Bank lainnya baik Bank Pemerintah atau Bank Swasta sekalipun (terkecuali Bank yang nyata-nyta bermalsalah atau Bank yang pernah mendapat Red List oleh BI). Namun pemindahan dana pembangunan dari Bank yang beroperasi di daerah sendiri (KTT) ke Bank yang operasionalnya didaerah lain (Tarakan) hanya melanggar etika pengembangan ekomi masyarakat. karena memang kurang etis, sebab dana tersebut sebagai COR di sektor perbankan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui mekanisme ekspansi kredit akan terganggu. sebab pihak perbankan akan menurunkan plafond kreditnya sehingga tidak akan tercipta efek multy ganda ekonomi bahkan slop multyeffeck dalam perekonomian akan turun dengan tajam. yang dirugikan secara langsung tentu masyarakat. kenapa masyarakat diam atau bahkan tidak peduli ? karena masyarakat tidak banyak memiliki wawasan ilmu moneter apalagi ilmu perbankan jadi masyarakat merasa tidak dirugikan. Pemindfahan dana APBD Rp.300.000.000.000,- oleh bupati KTT tgl. 01 Juli 2010 adalah dari rekening Giro Pemerintah Daerah KTT di Bank Kaltim cabang KTT ke rkng Giro Pemerintah Daerah KTT di BNI 46 Cabang Tarakan (masih dalam satu jenis rekening yaitu rekening giro) akan tetapi dari saldo rekening tersebut diberikan tarif rate deposito, inilah dalam istilah perbankan disebut Devosit on call (DOC) bukan deposito seperti yang banyak orang salah paham akan hal ini. rate DOC biasanya dibawah tarif rate SBI. jadi menurut perkiraan kami bahwa rate DOC Pemda KTT bisa jadi sebesar 7%/pa (per annum) karena rate SBI pada masa itu sebesar 7,65%/pa, sementara tarif jasa giro hanya 2%/pa pendapatan pemda dari hasil bunga DOC tersebut wajib sisetorkan seluruhnya ke rekening Pemda sebagai pos pendapatan bunga yang dicatat oleh Dispenda dan dinas Keuangan Daerah. jika yang dibukukan hanya yang 2% dan yang 5% tidak dibukukan sebagai Pos pendapatan daerah, tetapi masuk ke rkng pribadi hal ini merupakan pelanggaran. akan tetapi inikan baru dugaan, terkecuali dapat dibuktikan melalui mekanisne sistim yang syah dan diakui oleh negara misalnya penyelidikan oleh KPK ataupun institusi yang bewenang dan ponis bersalah oleh pengadilan barulah kita bisa menyebutnya sebagai Tipikor.

    Nama Penulis : Amir Syaiful, Latar belakang pendidikan Ilmu Ekonomi Akuntasi Perbankan Universitas Indonesia (U.I) Jakarta dan Sespi 1 Institut Perbankan Indonesia di Kemang Kebayoran Baru Jakarta, Latar belakang pekerjaan : Dulu bekerja di BNI 46 dengan masa dinas 21 tahun. Profesi sekrang sebagai Webdesigner dan konsultan perencanaan program).

  5. Suda dsuap jg tu kali bang emir,sampe nyolot gtu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: