Tinggalkan komentar

ADD Tidak Merata Melemahkan kinerja kerja aparat Desa


Kukar, Gerakan aktif
Pemkab Kukar melakukan pengkebirian atas pemberian Anggaran ADD se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya terkait masalah keberadaan jumlah penduduk di setiap desa, justru sebaliknya desa yang kecil harus di monopoli untuk memacu perkembangan dan kemajuan perekonomian. Bagaimana desa-desa kecil dapat meningkatkan taraf hidupnya, kalau Infrastrukturnya saja tidak di bangun.
Tidak adanya pemerataan dalam pengadaan ADD justru menuai polemik baru bagi pemkab. Kutai Kartanegara karena adanya pemberian dana yang berimbang, maka perekonomian suatu desa akan maju serta desa-desa tersebut dengan sendirinya dapat meningkatkan taraf hidup melalui pengelolaan Sumber Daya yang ada di desa tersebut.
Selain itu, tidak adanya pemerataan pengalokasian dana ADD pada tiap desa, akan mempengaruhi kinerja kerja aparat desa. Banyak contoh yang di temukan ketika Media ini melakukan survei ke hampir tiap desa-desa di Kabupaten Kutai Kartanegara baik itu desa Divinitif maupun desa-desa pemekaran terkadang masih ada Kepala Desa yang jarang ngantor memilih tinggal di tenggarong atau ada juga melakukan Aktifitas di luar kantor.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus jeli dalam mengontrol semua ini, atau paling tidak selalu melakukan pengawasan ke tiap-tiap Desa Khususnya Desa-Desa Hulu Pedalaman Kukar maupun desa yang dekat dengan pemerintahan kota ( Kec. Kembang Janggut, Kenohan, Tabang, Loa Kulu [ Jonggon /jembayan ], Kota Bangun ) di tiap-tiap Kecamatan tersebut masih ada kantor-kantor desa yang sepi dan tak terlihat aktifitas sebagai manamestinya.
Tak dapat di salah kan kalau terjadi pelemahan kinerja kerja aparat desa, semuanya kembali kepada pemerintah Kabupaten sebagai dapur pengelola kebijakan. Selain itu Pemerintah juga di tuntut untuk selalu memperhatikan kesejahteraan tiap-tiap Desa terutama pembangunan Infrastuktur di segala bidang sesuai kebutuhan dan kepentingan Desa masing-masing. Dan paling penting porsi dari desa tertinggal perlu di monopoli agar perekonomian berimbang atau setara dengan desa yang terlebih dulu maju. Dengan adanya pemerataan pengalokasian Dana ADD serta tidak ada penundaan pemerintah dalam mengucurkan dana tersebut, desa tidak akan berdiam diri dan jelas roda pemerintahan desa pun dapat berjalan dengan baik.[*]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: