Tinggalkan komentar

Tutup Jalan untuk Truk-truk Batu Bara


SAMBOJA, Gerakan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) sejak 1 Februari 2011 lalu telah meminta kepada perusahaan tambang batu bara di Samboja untuk tidak lagi menggunakan jalan umum/pemerintah sebagai jalan pengangkutan batu bara. Namun nyatanya sampai saat ini masih banyak truk-truk berseliweran yang mengangkut batu bara.
Dalam permintaan lewat surat BLHD nomor 660.I/104/SET.I/BLHD/2011 itu diterangkan, beberapa permasalahan lingkungan yang muncul akibat penggunaan jalan umum sebagai jalan pengangkutan batu bara adalah kebisingan, debu, kepadatan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, keresahan sosial, kerusakan badan jalan, meningkatnya beban pemerintah dalam pemeliharaan jalan dan lain-lain.
Selanjutnya, pada surat yang ditandatangani Kepala BLHD Kukar Adinur, kepada perusahaan batu bara agar mengacu pada Dokumen Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) yang disetujui dalam dokumen kajian lingkungan yang disetujui khususnya kegiatan pengangkutan batu bara, di mana dalam pengangkutan batu bara membuat jalan angkut sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan batu bara lainnya.
Camat Samboja yang dikonfirmasi mengatakan, dirinya tidak berani bertindak tegas dengan menutup langsung jalan umum bagi kendaraan yang mengangkut batu bara. Sebab, masalah itu akan terkait pula dengan para pekerja. “Saya tidak berani menutup langsung, pasti akan menimbulkan protes dari para pekerja dan sopir. Kantor camat ini nanti banyak didatangi, sebab pernah dengan persoalan yang hampir sama, banyak yang kemari” kata camat.
Ia mengakui, ada sejumlah perusahaan yang masih menggunakan jalan umum untuk pengangkutan batu bara. Jumlah kendaraan truknya pun mencapai 600 unit. Namun, dalam lampiran surat BLHD itu, terdapat 11 nama perusahaan yang menjadi tujuan surat tersebut. Masing-masing adalah CV Arjuna Mandiri, CV Arwana Prima Coal, CV Bumi Etam Bebaya, CV Bara Lampe Utama, CV Bara Geri Berjaya, CV Citra Family Mandiri, CV Hardiyatul Isyal, CV Tuah Bumi Etam, CV Sawito Mandiri, CV Wulu Bumi Sakti, dan CV Elida Sari.
Terkait sikapnya soal surat tersebut, camat justru menyerahkan kembali BLHD untuk melakukan tindakan tegas. “Sebab, jika diserahkan camat, pasti camat yang akan jadi sasaran,” ungkapnya.
Dikonfirmasi, Kepala BLHD Kukar Adinur belum mau berkomentar, sebab dirinya sedang mengikuti Diklat PIM II di Surabaya. “Maaf saya lagi di luar kota untuk belajar,” katanya.[*]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: